Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Selatan, yang terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan, merupakan daerah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Kondisi geografis dan geologis wilayah ini, yang terdiri dari dataran rendah yang luas, sungai-sungai besar, serta wilayah perbukitan, menjadikannya rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Sungai Barito dan anak-anak sungainya sering meluap selama musim hujan, menyebabkan banjir yang meluas dan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Selain faktor geografis, kondisi hidrologis di Kalimantan Selatan juga meningkatkan risiko kebencanaan. Sistem sungai yang kompleks dengan volume air yang besar pada musim hujan sering kali mengakibatkan banjir. Sungai-sungai besar seperti Sungai Barito, Sungai Martapura, dan Sungai Negara memiliki potensi untuk meluap ketika curah hujan tinggi, yang diperparah oleh sistem drainase yang tidak memadai di beberapa daerah. Banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021, misalnya, menunjukkan betapa rentannya provinsi ini terhadap bencana banjir.

Kondisi klimatologis di Kalimantan Selatan juga memainkan peran penting dalam kerentanan terhadap bencana. Provinsi ini mengalami musim hujan yang intens dari November hingga April, meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Sebaliknya, musim kemarau yang panjang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di daerah gambut yang mudah terbakar. Karhutla menjadi masalah serius karena tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat akibat asap yang dihasilkan.

Aktivitas manusia seperti deforestasi, pertambangan, dan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko bencana di Kalimantan Selatan. Perubahan ekosistem yang cepat dan tidak terkendali mengurangi kemampuan alami lingkungan untuk menyerap dan mengelola air, sehingga meningkatkan kemungkinan banjir dan tanah longsor. Selain itu, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan pembukaan lahan dengan cara pembakaran juga sering memicu kebakaran hutan.

Dari sisi sosial ekonomi, banyak komunitas di Kalimantan Selatan yang tinggal di daerah rawan bencana kurang memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya untuk mitigasi bencana. Tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kemiskinan dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan memperburuk dampak bencana terhadap masyarakat yang terdampak.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan simulasi bencana, serta penguatan kapasitas BPBD dalam koordinasi dan operasional penanggulangan bencana. Pengembangan sistem peringatan dini juga menjadi prioritas untuk memastikan informasi bencana dapat diakses dengan cepat dan tepat oleh masyarakat.

Selain itu, BPBD Kalimantan Selatan fokus pada pengurangan risiko bencana melalui kegiatan reboisasi, konservasi lingkungan, dan pengaturan penggunaan lahan yang sesuai dengan tata ruang. Penanganan darurat bencana ditingkatkan dengan penyediaan logistik dan peralatan penyelamatan, serta memastikan kesiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga dilaksanakan untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat yang terdampak, dengan tujuan membangun kembali infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana di masa depan. Dengan berbagai langkah ini, BPBD berkomitmen untuk melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari ancaman bencana dan meminimalkan dampaknya.